BPOM Gandeng ITS, Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM Gandeng ITS, Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM Gandeng ITS, Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM Gandeng ITS, Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia

, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD dengan Kepala BPOM RI, Dr Ir Penny Kusumastuti Lukito MCP di Rektorat ITS, Jumat (19/1).

Menurut Penny, kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat penanganan permasalahan dan tantangan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan mutu obat dan pangan masyarakat Indonesia. “BPOM terus menjalin kemitraan dengan berbagai instansi masyarakat, salah satunya adalah perguruan tinggi yang menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan teknologi,” tutur Penny dalam sambutan sebelum penandatanganan.

Dalam kerja sama yang dilakukan dengan ITS ini, nantinya riset-riset

yang dikembangkan oleh ITS digunakan untuk membantu BPOM dalam melaksanakan kinerjanya. Salah satunya di ITS terdapat Pusat Kajian Halal yang menjadi daya tarik BPOM. Saat ini ITS juga sedang mengembangkan kapal yang siap membantu BPOM dalam menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia.

“Kapal yang dikembangkan oleh ITS ini nantinya digunakan membantu dalam mengawasi pengiriman obat dan makanan di daerah perbatasan BPOM, untuk mengantisipasi adanya barang yang illegal atau tidak ada jaminan keamanannya bagi masyarakat,” jelas Penny saat ditemui usai penandatanganan.

BACA JUGA – ITS Hibahkan IPAL ke Industri Pempek

Menanggapi hal tersebut, Prof Joni menyambut baik ajakan kerjasama ini.

Apalagi hal ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya Pusat Kajian Halal di ITS. Ia juga sempat memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang sebagian besar beragama Islam, status kehalalan makanan masih belum jelas. Hal ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan negara yang justru mayoritas penduduknya nonmuslim seperti Australia dan Singapura.

 

Baca Juga :