DPRD Jember: Tambah Pagu, Pengumuman PPDB SMP Diundur

DPRD Jember: Tambah Pagu, Pengumuman PPDB SMP Diundur

DPRD Jember Tambah Pagu, Pengumuman PPDB SMP Diundur

DPRD Jember Tambah Pagu, Pengumuman PPDB SMP Diundur

Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung tuntutan penambahan pagu penerimaan peserta didik baru

(PPDB) sekolah menengah pertama sebagaimana yang disuarakan orang tua siswa, dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019). Rapat juga dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Jember.

Bahkan, Komisi D mendesak agar waktu pengumuman PPDB SMP diundur. Ketua Komisi D Hafidi menyerukan Dispendik agar mendengarkan keinginan orang tua, menjelang pengumuman hasil PPDB besok, Kamis (27/6/2019). “Dengan keterbatasan waktu ini, masih tertolongkah nasib anak-anak yang memang berharap masuk sekolah terdekat namun pagu sudah full? Untuk bersekolah ke daerah lain, sudah jauh jaraknya. Adakah sebuah kebijakan berani yang dilakukan Dispendik dan bupati untuk menambah rombel (rombongan belajar),” katanya.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Erwan Salus Prijono tak bisa memberikan jawaban. “Kami akan laporan ke Kepala Dinas,” katanya.

Namun Erwan mengatakan, ada beberapa sekolah yang mengusulkan penambahan rombel.

“Tapi penambahan rombel tidak serta-merta kami terima, karena harus kami analisis juga apakah memang memiliki kelas. Ini karena ada aturannya sendiri. Kalau menambah rombel dengan menggunakan laboratorium, kami tidak diperbolehkan mengubah fungsi kelas. Kalau memang ada kelasnya, kami akan ACC. Itu pun dilihat dulu analisis gurunya,” katanya. Kelas memiliki standar yang harus diikuti.

Penjelasan Erwan tak memuaskan Hafidi. “Ini butuh kepastian, karena ini nasib. Anak yang belum ketemu nasibnya ini harus ada kepastian, kapan keputusan Dinas Pendidikan. Kapan? Besok?” katanya.

Endro Jatmiko, perwakilan orang tua siswa, mendesak kejelasan ini juga. “Saya butuh kongretnya,

bagaimana nasib anak saya? Dalam Peraturan Mendikbud, nilai ujian nasional bisa dijadikan bahan pertimbangan PPDB selain zona. Sementara di Peraturan Bupati, (PPDB) berdasarkan waktu pendaftaran. Ini logis atau tidak kalau kita diajak balapan (saat mendaftar)? Solusinya bagaimana, sementara tanggal 27 Juni besok sudah diumumkan,” katanya.

Isriadi, perwakilan orang tua siswa lainnya, mengusulkan agar pengumuman PPDB SMP diundur. “Melihat situasi saat ini, untuk SMP perlu ada revisi (perbup). Alangkah baiknya kalau ditunda,” katanya. Revisi ini untuk mengakomodasi penambahan pagu dengan mempertimbangkan nilai unas.

Hafidi menerima semua masukan orang tua. “Komisi D mohon paling tidak ada upaya cepat hari ini untuk mengundurkan pengumuman. Percuma kalau mau ngomong langkah, analisis, tapi pengumuman tetap berjalan besok. Tidak ada hasilnya kita ngomong. Kalau memang Dispendik mau serius, pengumuman PPDB diundur. Apapun alasannya, kalau memang bicara nasib pendidikan anak-anak, Dinas Pendidikan harus berani mengundurkan waktu pengumuman, sehingga ada interval waktu untuk berpikir menambah rombel yang masih melihat segala macam. Kalau sekarang bicara menambah rombel, tapi pengumumannya besok, itu sama saja bohong. Jadi saya minta ketegasan Dispendik hari ini: mau mundur atau tidak waktu pengumumannya untuk mengambil kebijakan, sehingga ada interval waktu bupati berpikir untuk menyelamatkan anak-anak yang bersemangat untuk sekolah,” katanya.

 

Sumber :

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Academics/OTA/OTA107__CM16/SPRG_2017_UNDG-OTA107__CM16_-A/Blog_3.jnz?portlet=Blog_3&screen=View+Post&screenType=next&&Id=889b0356-668f-4260-adb3-adcf5059fd9a