Hukum Yang Legal

Table of Contents

Hukum Yang Legal

Hukum Yang Legal

Hukum Yang Legal

Hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenarnya bukan hukum, melinkan menyerupai tindakan kekerasan. Hukum adalah legalitas. Peraturan-peraturan yang legal itu mempunyai kekuatan yuridis (validity), dan karenanya berbeda dengan kebiasaan yang tidak berlaku secara yuridis.

Teori stufenbau (bangunan menurut jenjang) menentukan jenjang-jenjang perundang-undanga. Menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia jenjang-jenjang itu didahulukan oleh Pancasila, sehingga susunan jenjang-jenjang tersebut adalah sbb:

  1. Panca Sila (PS),
  2. Undang-undang Dasar (UUD),
  3. Ketetapan MPR (TAP-MPR),
  4. Undang-undang (UU),
  5. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu),
  6. Peraturan Pemerintah (PP),
  7. Keputusan Presiden (Keppres),
  8. Keputusan Menteri (Kepmen),
  9. Keputusan Dirjen dst.

4.3 Hukum Sebagai Normatif

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya, melalui pengadilan, hal ini yang dimaksudkan kalau dikatakan bahwa hukum bersifat normatif.

Bila hukum diakui sebagai normatif, diakui bahwa huku itu mewajibkan, bahwa hukum itu harus ditaati. Ketaatan itu tidak dapat disamakan dengan ketaatan akan suatu perintah (Austin). Hukum ditaati, bukan karena terdapat suatu kekuasaan di belakngnya, melainkan karena mewajibkan itu termasuk hukum sendiri.

Pada hakikatnya hukum adalah norma yang mewajibkan. Hal ini jelas sebab bila suatu pemerintah tidak berhasil mengefektifkan suatu peraturan (ump. tentang pajak), sehingga peraturan itu kurang ditaati, kekuatan peraturan tersebut sebagai norma tidak hilang. Bahkan para toko neopositivisme abad ini (a.l. Hart) menerima, bahwa salah satu unsur hakiki hukum adalah bahwa hukum bersifat normatif, dan karenanya mewajibkan.

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/