Minim Pengawasan, Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Rawan Penyimpangan

Minim Pengawasan, Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Rawan Penyimpangan

Minim Pengawasan, Pengelolaan Keuangan SMA SMK Rawan Penyimpangan

Minim Pengawasan, Pengelolaan Keuangan SMA SMK Rawan Penyimpangan

Sejak beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Pemprov.

Pada prakteknya, di tingkat kabupaten/kota pengelolaan sekolah tersebut minim pengawasan. Apalagi yang berkaitan dengan implementasi DAK dan BOS, diduga sarat KKN.

Demikian dikatakan, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Denhas Mubarok TA, S.Sos kepada RMOL Jabar, Selasa (22/8).

Perlu diketahui bahwa pembangunan insfratruktur sekolah dengan DAK telah

menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tak hanya itu yang perlu pengawasan bersama, tapi peningkatan suprastruktur perlu diawasi oleh masyarakat, seperti tunjangan tambahan penghasilan bagi guru serta dana BOS,” tuturnya.

Menurutnya, kesemua alokasi anggaran tersebut juga dibantu dari APBN,

maka dari itu, masyarakat harus mengontrol peruntukanya, khususnya komite sekolah.

“Walaupun SMA/SMK sudah beralih kewenangannya pada Pemprov tapi tetap harus terjaga koordinasi yang baik, komunikasi tetap berjalan dengan pemerintah kabupaten,” demikian Denhas

 

Sumber :

https://buzzimg.com/mengetahui-pengertian-komunikasi-terapeutik/