Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Pendahuluan

Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (detterant factor) yang sangat efektif. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remendium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan degan hukuman penjara atau denda.

 

Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman

UUPLH mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UU No.4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan, delik formil, dan hukuman tata tertib.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPLH yaitu delik materiil, dan delik formil. Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Delik formil adalah perbuatan melanggar aturan-aturan hukum administrasi.

 

Tindakan Tata Tertib

Tindakan tata tertib merupakan hukuman tambahan selain denda yang dapat digolongkan sebagai berikut:

  1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dati tindak pidana
  2. Peutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan
  3. Perbaikan akibat tindak pidana
  4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
  5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
  6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga (3) tahun
  7. Kejahatan Korporasi (Corporate Crime)

Dalam perkembangan pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, yang dipertanggung jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Perumusan yang di tempuh oleh pembuat Undang-undang adalah sebagai berikut:

  1. Yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.
  2. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
  3. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan UUPLH.

Menurut Mardjono Reksodiputro ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana yakni:

  1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
  2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
  3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab
  4. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan

Konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti pembuat ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu; 1)adanya perbuatan pidana, 2)ada pembuat yang mampu bertanggung jawab, 3) ada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4)tidak ada alasan pemaaf

 

Elemen Perbuatan Pidana

Maksudnya adalah semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan jahat, yang apabila di langgar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana di atur dalam hukum pidan materiil.Struktur Isi Teks Laporan Hasil Pengamatan Adalah

 

Terdapat 5 unsur

  1. a)Kelakuan dan akibat
  2. b)Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  3. c)Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
  4. d)Unsur yang melawan hukum objektif
  5. e)Unsur melawan hukum yang subjektif
  6. Elemen Barangsiapa

Maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan oleh pasal 44, 48, 49, dan 50 KUHP.

 

Elemen Kesengajaan atau Kealpaan

Menurut teori Hukum pidana ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:

a)Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan itu di ingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan

b)Kesengajaan sebagai keharusan (opset bij noodzakelijk heids)

Merupakan suatu tindakan untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertntangan dengan hukum, dimana pelakunya mengisyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.

 

Elemen tidak adanya unsur pemaaf

Berkaitan dengan jika suatu keadaan dimana pelaku berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat di bebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.