Wali Kota Sampaikan Jawaban 2 Raperda

Wali Kota Sampaikan Jawaban 2 Raperda

 

Wali Kota Sampaikan Jawaban 2 Raperda

Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi Raperda  Perindustrian dan Perdagangan dan Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha saat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, jalan Kapten Muslihat,  Kota Bogor,  Rabu (07/02/2018).

Di Raperda Retribusi Jasa Usaha pandangan umum Fraksi menyatakan penentuan tarif harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar penetapan tarif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bima menjelaskan

UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah referensi utama dalam menyusun Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

“Seluruh penyesuaian tarif jasa usaha yang tertuang dalam Raperda ini inshaAllah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Bima.

Mengenai kenaikan tarif yang mencapai 130 persen

Wali Kota menjelaskan, kenaikan tarif sebesar 130 persen dikarenakan sejak tahun 2007 atau kurang lebih sudah sepuluh tahun tidak ada kenaikan atau peyesuaian tarif untuk sewa retribusi, padahal di saat yang sama tingkat inflasi terus meningkat setiap tahunnya.

“Penyesuaian tarif juga akan dilakukan dengan kondisi barang/ alat yang disewakan. Dalam konteks sekarang, alat yang tersedia adalah alat lama dan sudah melampaui unsur ekonomisnya, tetapi karena dipelihara dengan baik, kondisi alat masih laik untuk digunakan,” terangnya.

Menjawab bagaimana perumusan kenaikan sewa yang tetap atau turun dikaitkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bima menjelaskan, penetapan besaran retribusi sewa perlu mengacu pada perkembangan perekonomian dan menyesuaikan besaran tingkat inflasi setiap tahunnya.

“Pada saat yang sama, kenaikan sewa ini diperlukan untuk mendukung biaya perawatan alat yang menjadi obyek sewa. Biaya pemeliharaan terhadap barang yang menjadi objek sewa tentunya telah mengalami penyesuaian biayanya juga,” ujar Bima.

Terkait hilangnya pemakaian tanah yang digunakan untuk mitra sewa yang dipergunakan perorangan dengan jenis usaha menengah dan besar Bima menuturkan, dalam raperda yang diajukan tidak diatur mengenai penghilangan lahan sewa yang dipergunakan oleh mitra sewa. Tetapi yang dimaksud adalah akan ada pengaturan lebih antara sewa tanah perorangan dengan sewa tanah untuk badan usaha/ badan usaha lainnya.

Nantinya, akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian sewa

Misal, sewa ke PT akan berbeda dengan sewa ke yayasan atau koperasi. Jadi ada pemisahan antara sewa yang bersifat komersil dan sosial,” katanya.

Terkait usulan minimal penggunaan ruang sewa untuk tempat usaha di rusunawa, menurut Bima penetapan minimal penggunaan ruang sewa usaha di rusunawa bisa dibahas lebih lanjut dengan tetap mempertimbangkan daya dukung rusunawa tersebut serta potensi kegiatan usaha yang dilakukan penghuni.

Tak hanya itu, terkait usulan peninjauan ulang peningkatan tarif untuk obyek retribusi jasa usaha yang akan berdampak pada masyarakat yang tidak mampu seperti rusunawa tipe 24, Bima menjawab bahwa rusunawa memang disediakan untuk kalangan warga tidak mampu. Oleh karena itu segala penetapan mengenai biaya sewanya, termasuk retribusi jasa usahanya, telah dilakukan berdasarkan hasil pengkajian yang menyeluruh. Sedangkan tarif rusunawa tipe 24 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD.

“Struktur tarif yang digunakan tarif dasar sejak awal dan juga melihat tarif sewa pasaran di sekitar supaya tidak mematikan usaha kontrakan sekitar,” paparnya.

Raperda Perdagangan dan Perindustrian

Sementara itu, Raperda Perdagangan dan Perindustrian pandangan umum Fraksi menyatakan, penyediaan dan pengembangan kawasan industri di Kota Bogor sebagaimana diatur dalam pasal 7 raperda ini, perlu memperhatikan kondisi wilayah Kota Bogor Bima mengatakan, ketentuan pasal 7 dan pasal 10 yang mengatur kawasan industri di dalam raperda ini memang akan dikaji kembali.

“Hal tersebut diperlukan mengingat lahan yang dibutuhkan untuk sebuah kawasan industri seluas 50 hektar saat ini sulit dipenuhi,” urainya.

Pandangan umum Fraksi menyatakan harus dihindari adanya proses perizinan usaha industri dan perdagangan yang berbelit dan berbiaya tinggi. Walikota menjawab, mengenai perizinan usaha termasuk di sektor usaha industri dan perdagangan dapat dijelaskan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk selalu berinovasi untuk menyederhanakan pengurusan perizinan, langkah yang sudah dilakukan sejauh ini adalah menghilangkan izin gangguan (HO) dan menyempurnakan system perizinan online yang sudah diterapkan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Pandangan umum Fraksi menuturkan

Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan sertifikasi makanan dan minuman halal. Bima menerangkan, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal yang disampaikan oleh para pengusaha, termasuk penyediaan anggaran secara terbatas untuk membantu para Industri Kecil Menengah (IKM) yang sedang mengajukan untuk mendapat sertifikat halal.

“Mulai Tahun 2010 sampai dengan 2017, jumlah IKM makanan dan minuman yang mendapatkan sertifikat halal melalui fasilitasi APBD sebanyak  427 IKM,” sebutnya.

Pandangan umum Fraksi menambahkan, perlu ada tambahan pasal tentang perizinan dan pendaftaran agar ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2009 terakomodir. Bima menyebutkan, pasal yang berkaitan dengan perijinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan sudah diakomodir dalam raperda ini dengan menyediakan bab khusus mengenai perizinan.

Dengan demikian raperda ini memang diarahkan untuk mengganti perda nomer 5 tahun 2009 tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan.

Diharapkan perda ini dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan industri dan perdagangan di Kota Bogor. Diharapkan pula perda ini nantinya akan menjadi landasan hukum bagi penyusunan perda rencana induk perindustrian dan perdagangan di Kota Bogor.

Pandangan umum Fraksi meminta perlunya disusun perda tersendiri yang mengatur tentang Pengembangan sistem Informasi Perindustrian. Walikota menjelaskan, substansi mengenai sistem informasi perindustrian sudah diatur di dalam perda ini dengan tujuan agar perda ini dapat menjadi dasar hukum yang cukup kuat untuk menopang ketentuan mengenai pengaturan tentang sistem informasi perindustrian.

Sedangkan secara teknis pelaksanaannya kiranya dapat diatur kemudian melalui sebuah peraturan walikota.

“Namun demikian, apabila tetap dipandang perlu adanya Perda sistem informasi perindustrian ini maka hal itu kiranya akan menjadi bahan pembahasan kita bersama,” katanya.

Pandangan umum Fraksi menyebutkan dalam konsideran perlu ditambahkan mengenai perubahan ketiga dari Permenindag nomor 36 Tahun 2007. Bima mengatakan raperda ini disusun pada tahun 2016 yang lalu sehingga konsiderannya hanya mencantumkan perubahan kedua peraturan Menteri Perdagangan nomor 39/M-Dag/Per/12/2011 tentang perubahan atas permendagri nomer 36/M-Dag/Per/9/2007. Dengan demikian tentu saja perubahan ketiga pada permendag dimaksud perlu diakomodir dalam konsideran raperda ini.

Menurut Pandangan umum Fraksi raperda ini belum memuat arah pengembangan industri di Kota Bogor dan apakah Kota Bogor layak dikembangkan sebagai daerah industri.

Bima menjawab

Di Kota Bogor kegiatan industri terutama industri menengah dan kecil telah hidup bertahun-tahun lamanya dan cenderung berkembang seperti industri sandal sepatu dan makanan serta minuman. Kehidupan mereka itulah yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan memerlukan pengaturan dan di dalam perda itulah pengaturan tersebut diakomodir. Kegiatan industri besar yang membutuhkan invesatasi besar, memang tidak dapat lagi diakomodir mengingat terbatasnya lahan

Kegiatan industri kecil dan menengah yang berkembang di Kota Bogor telah mendorong tumbuhnya kegiatan wiarausaha baru yang bergerak di bidang industri kecil dan menengah.

Sepanjang tahun 2017 telah muncul sekitar 120 wirausaha baru bidang pangan, kerajinan dan logam . Munculnya wirausaha baru telah mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menumbuhkan wirausaha baru, sehingga dalam hal ini Kota Bogor telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi.

Untuk terus mendorong tumbuhnya wirausaha baru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor telah menyediakan  2 orang tenaga untuk melaksanakan pendampingan pada kegiatan produksi yang dilakukan para pengusaha.

Pandangan umum Fraksi meminta kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan industri kecil jangan sampai merugikan pelaku industri kecil. Walikota mengatakan sependapat bahwa dalam kerjasama dengan pihak swasta penyediaan infrastruktur bagi industri kecil diharapkan tidak akan membebani pelaku usaha industri kecil menengah. “Semangat itulah yang terkandung di dalam raperda ini,” jelasnya.

Pandangan umum Fraksi menilai

Pemerintah Kota Bogor perlu mengantisipasi perkembangan  industri digital. Bima menyatakan sejauh ini Pemerintah kota Bogor sudah menyikapi fenomena perkembangan industri digital antara lain dengan mengembangkan beberapa sistem pelayanan perizinan yang berbasis online. Selain itu, dalam upaya peningkatan SDM, Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan dukungan kerja sama dari beberapa perguruan tinggi dalam bentuk pembinaan terhadap UKM, diantaranya dukungan dari Universitas Pancasila dan STIE Kesatuan.

Pandangan umum Fraksi menuturkan perda ini perlu mengatur ketentuan mengenai sangsi dan insentif terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan. Bima menyatakan pengaturan mekanisme sanksi di dalam raperda ini mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 220 dan 222. Sanksi ini akan dikenakan kepada setiap orang dan badan usaha yang menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan namun tidak memiliki perizinan sebagaimana yang diatur dalam raperda ini.

Mengenai insentif bagi industri di dalam raperda ini telah diatur di dalam pasal 21 meskipun di pasal ini belum secara rinci dijelaskan bentuk insentif yang dimaksud. Oleh karena itu ketentuan perihal insentif bagi pelaku industri masih dapat dibahas lebih lanjut termasuk pemikiran tentang insentif bagi pelaku usaha industri yang mendukung usaha-usaha perbaikan kualitas lingkungan.

Sumber : https://sel.co.id/